Bangunan yang terletak di Gampong Ie Meulee ini merupakan kediaman resmi Teuku Abbas, seorang Ulee Balang (kepala distrik) yang memerintah wilayah tersebut pada paruh pertama abad ke-20. Arsitektur rumah ini menggabungkan gaya rumah tradisional Aceh (Rumoh Aceh) yang berbahan kayu dan bertiang tinggi dengan gaya bangunan Indische yang dibangun oleh tukang etnis Tionghoa.
Pembangunan rumah ini dilaksanakan pada tahun 1910. Pada masa itu, penggunaan beton bertulang dan semen merupakan kemewahan bagi kalangan pribumi, sebab hal itu umumnya dimonopoli oleh proyek-proyek pemerintah kolonial atau perusahaan raksasa seperti Sabang Maatschappij. Keputusan Teuku Abbas untuk membangun kediamannya menggunakan material semen bukan sekadar pilihan arsitektural, melainkan pernyataan status (statement of power), baik untuk rakyatnya maupun untuk pihak kolonial.
Proses perancangan bangunan ini melibatkan kolaborasi lintas budaya, dimana arsip sejarah menyebutkan keterlibatan Mr. Van der Veen, seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang bekerja untuk perusahaan pelabuhan, dalam mendesain struktur ini. Keterlibatan arsitek Eropa dalam proyek pribadi seorang pemimpin adat menunjukkan cairnya hubungan sosial di kalangan elite Sabang saat itu. Namun, dalam hal teknis, seperti telah disebutkan di awal, pembangunan di lapangan bergantung pada keahlian para tukang dari etnis Tionghoa. Hal ini dikarenakan teknologi pengolahan beton dan plesteran halus saat itu belum dikuasai sepenuhnya oleh tenaga kerja lokal.
Keunikan dari Rumah Teuku Abbas terletak pada denahnya. Berbeda dengan rumah tradisional Aceh yang berbentuk persegi panjang memanjang dari timur ke barat, rumah ini memiliki denah yang menyerupai segi lima (pentagonal). Struktur atapnya yang tinggi dengan genteng tanah liat.
Meskipun menggunakan material modern, tipologi dasar rumah panggung tidak ditinggalkan sepenuhnya. Jika pada rumah tradisional kolong berfungsi sebagai kandang ternak atau tempat menyimpan alat pertanian, maka di Rumah Teuku Abbas, ruang bawah ini didesain dengan lantai dan dinding beton, dan difungsikan sebagai area yang fungsional.
Sosok Teuku Abbas selain sebagai Districtshoofd, ia juga adalah representasi dari kelas baru dalam struktur sosial Aceh yang muncul akibat globalisasi ekonomi pelabuhan: seorang merchant-prince atau saudagar-bangsawan. Secara genealogis, ia terhubung dengan aristokrasi Lamnga di Aceh Besar, sehingga legitimasi tradisional yang kuat. Namun, kekuasaannya di Ie Meulee selain ditopang oleh struktur aristokrasi, juga ditopang oleh kemampuannya beradaptasi dengan ekosistem ekonomi Vrijhaven (pelabuhan bebas).
Posisi Ie Meulee yang strategis di pesisir timur Pulau Weh memungkinkan Teuku Abbas terlibat langsung dalam jaringan perdagangan maritim. Ia tercatat memiliki armada kapal niaga yang beroperasi di perairan Selat Malaka. Kapal-kapal ini tidak hanya melayani rute lokal, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok komoditas ekspor Hindia Belanda. Teuku Abbas ikut mengendalikan distribusi rempah-rempah, khususnya lada dan kopra, yang dikumpulkan dari petani di pedalaman pulau dan sekitarnya untuk kemudian dijual ke agen-agen ekspor Eropa atau Tionghoa di pelabuhan utama.
Selain mendirikan rumahmegah di Ie Meule, Teuku Abbas juga mewakafkan tanah dan membiayai pembangunan Masjid Ie Meulee yang hingga kini masih menjadi pusat spiritual masyarakat setempat. Di sektor pendidikan, menyadari ketimpangan akses pendidikan di mana sekolah-sekolah pemerintah seperti ELS sangat eksklusif, Teuku Abbas mendukung pendirian Taman Siswa di wilayah kekuasaannya.
Ketika Jepang berkuasa pada tahun 1942. Struktur pemerintahan kolonial Belanda dibubarkan, dan para pejabatnya ditawan. Dalam kekosongan kekuasaan ini, militer Jepang (Gunseibu) membutuhkan perpanjangan tangan untuk mengendalikan populasi lokal dan memobilisasi sumber daya bagi keperluan perang. Pemerintah pendudukan Jepang menunjuk Teuku Abbas sebagai Guncho (kepala distrik/wilayah).
Sejarah lisan masyarakat setempat mencatat peran ganda Teuku Abbas selama masa pendudukan. Meskipun secara formal menjabat sebagai Guncho, ia menggunakan otoritasnya untuk meminimalisir dampak kekejaman pendudukan. Ia sering kali memberikan peringatan dini kepada warga jika akan ada razia atau pengumpulan paksa, serta menyembunyikan sebagian stok pangan agar tidak disita seluruhnya oleh militer. Rumahnya menjadi tempat perlindungan terakhir bagi mereka yang dikejar oleh Kempeitai (polisi militer Jepang).
Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, peran politik keluarga Ulee Balang di Aceh mengalami pasang surut yang drastis akibat Revolusi Sosial Cumbok. Namun, di Sabang, transisi kekuasaan berlangsung dengan dinamika yang berbeda karena kuatnya kontrol militer dan isolasi geografis. Rumah Teuku Abbas tetap bertahan melewati masa-masa turbulensi tersebut. Pasca-kemerdekaan, bangunan ini kembali menjadi hunian pribadi keluarga, akan tetapi kini bangunan megah itu telah terbengkalai walau masih berdiri kokoh, meskipun beberapa elemen kayu dan atap mungkin telah mengalami pergantian.
