Dalam lanskap sejarah medis Hindia Belanda, Sabang menempati posisi yang unik dan krusial. Berbeda dengan rumah sakit di Jawa atau wilayah lainnya yang berfokus pada kesehatan perkebunan atau populasi agraris, fasilitas kesehatan di Sabang dirancang dengan orientasi maritim internasional. Fasilitas kesehatan bernama De Kliniek Van De Sabang Maatschappij ini didirikan tahun 1923. Pembangunan klinik atau rumah sakit ini selain bagian dari tindakan kemanusiaan, juga sebagai hasil kalkulasi ekonomi rasional dari Sabang Maatschappij. Sebagai pelabuhan yang melayani kapal-kapal uap internasional yang melintasi jalur perdagangan tersibuk di dunia, Sabang membutuhkan fasilitas yang mampu menjamin kesehatan para buruh pelabuhan, pegawai Eropa, serta penumpang kapal asing yang singgah, sehingga jaminan kesehatan pelabuhan adalah prasayrat kelancaran arus komoditas; wabah penyakit menular dapat menyebabkan pelabuhan dikarantina dan mematikan arus ekonomi kolonial.
Jauh sebelum monumen 1923 didirikan, elemen infrastruktur kesehatan telah mulai diletakkan di pulau ini. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Krankzinnigengesticht (Rumah Sakit Jiwa) Sabang. Keberadaan rumah sakit jiwa ini menempatkan Sabang dalam peta psikiatri kolonial sebagai lokasi keempat di Hindia Belanda yang memiliki fasilitas tersebut, setelah Buitenzorg (Bogor) dan Lawang.
Secara desain, bangunan Poliklinik dan kompleks rumah sakit ini dirancang dengan prinsip-prinsip sanitasi modern yang berkembang pasca-penemuan teori kuman pada akhir abad ke-19. Validitas peran internasional rumah sakit ini terkonfirmasi melalui catatan sejarah mengenai perawatan tokoh-tokoh militer asing. Salah satu peristiwa paling monumental adalah perawatan terhadap Lettu Laut Anumerta Jacques Carissan, seorang perwira Angkatan Laut Prancis dan komandan kapal selam. Carissan terluka parah dalam pertempuran laut melawan kapal perang Jerman di Selat Malaka saat Perang Dunia I dan dievakuasi ke Sabang untuk mendapatkan perawatan medis intensif di fasilitas yang dikelola Sabang Maatschappij. Meskipun nyawanya tidak tertolong, kematian dan pemakamannya di Sabang menjadi bukti bahwa fasilitas ini memiliki standar yang diakui oleh kekuatan militer Eropa, bahkan sebelum gedung 1923 diresmikan secara formal.
Lebih jauh, fungsi rumah sakit ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pusat karantina haji di Pulau Rubiah yang beroperasi sejak 1911. Fasilitas karantina di Rubiah berfungsi sebagai filter epidemiologis bagi jemaah haji yang pulang dari Tanah Suci sebelum mereka diizinkan kembali ke kampung halaman di seluruh Nusantara. Rumah Sakit Sabang di daratan utama berperan sebagai rujukan lanjutan bagi kasus-kasus penyakit menular serius yang terdeteksi di karantina pulau. Sinergi antara Rumah Sakit Sabang Maatschappij dan Karantina Pulau Rubiah membentuk sistem pertahanan biologis (sanitary cordon) yang vital bagi pemerintah Hindia Belanda, yang tidak hanya mengawasi penyakit fisik seperti kolera dan cacar, tetapi juga mengawasi “penyakit politik” berupa ide-ide Pan-Islamisme yang mungkin dibawa pulang oleh para haji.
Setelah Jepang menduduki Sabang pada tahun 1942, gedung Poliklinik dan bangsal perawatan Sabang Maatschappij segera bertransformasi menjadi rumah sakit militer Kaigun. Jika sebelumnya pasien didominasi oleh pelaut dagang dan buruh pelabuhan, kini bangsal-bangsal tersebut dipenuhi oleh personel angkatan laut Jepang, penerbang, dan prajurit infanteri yang terluka dalam pertempuran laut atau terserang penyakit tropis.
Pasca pengakuan kedaulatan Indonesia, status rumah sakit ini berubah total dari fasilitas privat milik korporasi asing menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang memikul mandat konstitusi untuk melayani kesehatan rakyat. Akan tetapi, era pasca-nasionalisasi membawa tantangan tersendiri. Terputusnya hubungan dengan Belanda berarti terputusnya rantai pasok obat-obatan, suku cadang alat medis, dan tenaga ahli Eropa, sehingga RSUD Sabang harus berjuang dengan keterbatasan sumber daya di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang fluktuatif pada tahun 1960-an.
